2019 merupakan tahun emas bagi pelaku usaha di Indonesia. Pemerintah sangat mendukung jalannya bisnis di Indonesia. Tentu hal ini tidak boleh disia- siakan oleh para pelaku usaha.
Namun di sisi lain, pemerintah juga memperketat izin berusaha bagi pelaku usaha. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi dapat termonitor oleh pemerintah. Berbagai perizinan seperti, Izin Prinsip bagi investor asing, pembuatan TDP untuk perusahaan, kepesertaan Jaminan Sosial dan Kesehataan (sekarang disebut BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan), dll menjadi hal yang sangat diperhatikan pemerintah untuk menunjang iklim bisnis yang kondusif di Indonesia. Satu dan lainnya saling terkoneksi untuk memastikan pelaku usaha telah mematuhi perizinan yang di terapkan oleh pemerintah.
Pengusaha seringkali tidak memiliki waktu untuk mengurus dan mematuhi segala perizinan karena terlalu focus pada capaian omzet. Padahal kepatuhan ini akan sangat mempengaruhi bisnis yang di jalani. Dalam hal tertentu, saat satu perizinan tidak terpenuhi maka dapat dikenakan sanksi izin yang lainnya dicabut, atau dibekukan untuk sementara. Yang dapat berakibat pada ditutupnya bisnis atau diberhentikannya bisnis untuk sementara.
DHP menjawab kesulitan atas berbagai kesulitan yang dialami oleh perusahaan dengan mudah tanpa mengorbankan waktu berharga perusahaan untuk mencapai omzet maksimal.